KESRA--9 FEBRUARI: Daerah yang tiga tahun berturut-turut penyelenggaraan pemerintahannya berprestasi rendah bisa dievaluasi untuk digabung atau dihapuskan. Penilaian prestasi daerah dilakukan oleh tim nasional dan tim daerah yang mulai melakukan evaluasi pada 2008 ini.

Demikian salah satu aturan yang termuat dalam PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PP tersebut ditandatangani Presiden pada 4 Februari lalu dan diumumkan Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang di Jakarta, Jumat (8/2).

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti yang diatur PP tersebut meliputi, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB).

Saut mengatakan, dengan adanya PP ini penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah diatur secara sistematis, komprehensif, dan mendalam. "Selama ini evaluasi kan baru secara parsial," ujarnya.

KESRA--9 FEBRUARI:  Interpelasi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diharapkan tidak menjadi ajang kompromi menjelang pelaksanaan Pemilu 2009.

Hal itu dilontarkan Koordinator bidang Politik dan Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahin Fahmi Badoh dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk Menanti paripurna BLBI di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/2).

Selain Fahmi, pembicara lain dalam diskusi tersebut yakni Sutan Bhatoegana (F-PD) dan Olly Dondokambey (F-PDI Perjuangan).

Menurut Ibrahim, penggunaan hak interpelasi atas kasus BLBI merupakan langkah yang baik. Paling tidak menjadi salah satu terobosan baru di saat Departemen Keuangan (Depkeu) kewalahan menuntaskan masalah itu.

Namun, ia mengharapkan arah interpelasi dewan tersebut harus jelas agar tidak menjadi ajang kompromi menjelang Pemilu 2009.

"Harus jelas interpelasi untuk apa. Soalnya dekat pemilu. Jangan sampai hanya untuk kompromi untuk kepentingan politik dalam pemilu 2009 saja," tegasnya.